Suaramuslim.net – Jenderal Gatot Nurmantyo, akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan, baik di media massa maupun di media sosial. Ketegasannya, tak jarang menuai pro-kontra. Inilah perjalanan karier sang jenderal.
Dikutip dari situs merdeka.com, Gatot memulai kariernya di pasukan infanteri baret hijau Kostrad dan lulus pada tahun 1984. Ia kemudian dipercaya sebagai komandan peleton MO 81 KIBAN YONIF Garuda. Tidak hanya itu, ia sempat menjabat sebagai Pangdam III Siliwangi, Dandim 1707 Merauke, Dandim 1701 Jayapura. Kemudian ia menjabat sebagai gubernur Akmil. Ia lalu diangkat menjadi pangdam Brawijaya menggantikan posisi jendral TNI Suwarno.
Satu hal penting dalam karirnya ialah pada saat dirinya mendapat brevet kehormatan dari Kopassus. Anehnya, ia mendapatkannya saat ia menjabat sebagai jenderal. Menurut kepala penerangan Kopassus, Letkol Joko, Gatot mendapatkan brevet kehormatan ini layaknya anggota Kopassus yang lain dengan menjalani pendidikan Kopassus. Ia menuturkan bahwa Gatot tidak mau menerima brevet Kopassus sebagai warga kehormatan, ujarnya seperti dikutip dalam detik news.com.
Pada saat ia dilantik menjadi panglima TNI pada tahun 2015, ia memaparkan program-program yang harus ia lakukan. Salah satunya menurut dia ialah penguatan poros TNI AL dan AU. Ia menyatakan bahwa hal ini adalah misi presiden Joko Widodo untuk membentuk poros maritim internasional. “Karena dengan poros maritim internasional kan terbuka wilayah kita. Itu yang harus dilakukan. Detailnya nanti akan saya rapatkan dengan angkatan laut,” ujar Gatot seperti dikutip detiknews.com.
Akhir-akhir ini panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah memasuki masa pensiun. Berkaitan dengan pergantian panglima TNI, wakil ketua komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengatakan bahwa pergantian panglima TNI harus dilakukan antarmatra. “Supaya siapapun perwira TNI memiliki hak yang sama dan bagian dari karier untuk menjadi Panglima TNI. Bukan hanya untuk korps tertentu saja,” kata Hasanuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, seperti ditulis kompas.com.
Sedangkan menurut Muradi ketua pusat studi politik dan keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, berpendapat bahwa Jabatan panglima TNI bergiliran antarmatra untuk kepentingan konsolidasi. Menurut saya yang paling penting konsolidasi antarmatra, internal masing-masing matra dan dengan Kementerian Pertahanan ujarnya.
Gatot Nurmantyo sendiri berpendapat bahwa penggantian panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Dia pun meminta supaya semua pihak mendengarkan Presiden terkait proses pergantian panglima TNI dan tidak mendengarkan pihak-pihak yang mendorongnya untuk segera diganti sebagaimana pernyataannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang pada 24/11/2017.
Kontributor: Abby Fadhilah Yahya
Editor: Muhammad Nashir
