Suaramuslim.net – Pemerintah yang dikelola Hamas di Gaza mengumumkan pembubaran komite daruratnya dengan mengalihkan kendali ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).
Pada konferensi pers di Kota Gaza, Senin (6/7/2026), Ismail Thawabteh, kepala kantor media Hamas, seperti dilansir The New Arab (TNA) mengumumkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah telah menyelesaikan semua persiapan hukum dan administratif yang diperlukan untuk mentransfer tanggung jawab mereka kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang diusulkan.
Pertanyaannya, apakah dengan mundurnya Hamas dari pemerintahan di Gaza, itu berarti kelompok perlawanan Palestina ini menyerah dan kalah? Jawabnya, “Tidak.”
Dalam Islam tidak pernah ada kamusnya berperang itu menyerah dan kalah. Jika gugur, ia syahid. Jika menang, hidup mulia. Jadi pada hakikatnya tetap “menang”.
Yang sedang dilakukan Hamas saat ini adalah strategi yang lebih maju: melempar bola panas ke BoP yang dipimpin Donald Trump. Karena sampai sekarang “Israel” tidak juga mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang diberlakukan sejak 10 Okt 2025. “lsrael” hampir tiap hari melancarkan serangan.
Apa dampak yang akan timbul dari diserahkannya administrasi Gaza ke NCAG (Komite Nasional untuk Administrasi Gaza)?
Pertama, seperti dinyatakan Hamas, mestinya tidak ada dalih lagi bagi “Israel” untuk tidak melaksanakan kesepakatan gencatan senjata.
Jadi Hamas melempar bola panas itu ke BoP. Tanggung jawab dikasih ke BoP. Karena Gaza terus dibombardir, sementara jika Hamas membalas, mereka (“Israel”) tambah punya dalih untuk lebih dahsyat lagi membombardir Gaza. Korban sipil makin bertambah. Rakyat Gaza makin menderita.
Jadi ini adalah solusi dari Hamas untuk mendesak BoP supaya benar-benar serius menekan “Israel” untuk mematuhi gencatan senjata. Meskipun “Israel”, kata warga Gaza, belum tentu tetap mematuhi kesepakatan itu. Tapi setidaknya Hamas tidak disalahkan hanya karena “Israel” tidak pernah patuh pada perjanjian.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan, pengumuman (penyerahan pemerintahan) itu adalah konsesi politik untuk menghilangkan alasan (dalih) “Israel” dalam menunda gencatan senjata.
Kedua, meskipun Hamas menyatakan menyerahkan administrasi Gaza ke NCAG, selama NCAG belum menerima mandat itu, Hamas masih bisa mengendalikan Gaza. Namun jika “Israel” tetap membombardir Gaza, tanggung jawab ada pada komite yang dibentuk BoP.
Hamas sudah berupaya melakukan yang seharusnya untuk kepentingan warga Gaza yang terus menderita karena “Israel” hampir tiap hari melancarkan serangan.
“Apa pun saat ini bergantung pada ‘Israel’, bukan Hamas,” kata analis politik dari Gaza, Ahed Farwana yang dikutip TNA. Hamas tidak bisa disalahkan.
Menurutnya, pengumuman Hamas itu harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari strategi politik Hamas yang berkembang, bukan sebagai keputusan administrasi yang terisolasi.
Bagi warga Gaza, Khader Abu al-Rous (37), keputusan Hamas ini secara efektif telah menghilangkan salah satu dalih yang paling sering dikatakan “Israel”.
“Jika ‘Israel’ melanjutkan perang setelah (pengumuman) ini, semakin jelas bahwa masalahnya bukanlah di Hamas yang menjalankan pemerintahan di Gaza. Ini adalah tentang tujuan yang lebih luas mengenai masa depan Jalur Gaza dan gerakan (Hamas) itu sendiri,” katanya.
Ketiga, jika NCAG sudah siap menerima, kendali Hamas tidak sepenuhnya lepas, karena:
– Pegawai-pegawai (di lapangan) adalah warga Gaza (orang-orang Hamas) yang selama ini berjibaku mengurusi warga.
“Hamas mengumumkan berakhirnya administrasi (pemerintahan) mereka, tetapi para pegawai akan tetap berada di lembaga pemerintah untuk menjaga agar layanan tetap berjalan,” kata Khaled Nassar (50) warga Gaza dari Deir al-Balah.
Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza (Hamas) Ismail al-Thawabteh menyatakan bahwa kementerian dan lembaga publik akan terus beroperasi melalui pegawai negeri sipil yang berfokus pada layanan penting, bekerja di bawah wewenang Komite Nasional untuk melaksanakan keputusannya.
Ia mendesak faksi-faksi Palestina untuk segera memastikan komite tersebut (bekerja).
Thawabteh menyebutnya sebagai langkah demi “kepentingan nasional yang lebih besar” untuk mengurangi penderitaan kemanusiaan akibat serangan “Israel”, blokade, dan rekonstruksi yang terhenti.
– Hamas tidak melepas senjatanya. Jadi, jika administrasi Gaza sudah dipegang NCAG, pasukan bersenjata Hamas (Brigade Izzuddin Al-Qossam) tetap ada, tidak bubar.
– Strategi Hamas ini hanya untuk melempar bola panas kepada Donald Trump agar menjalankan rekonstruksi Gaza.
– Hamas tengah berbenah dalam kepemimpinan dan kebijakannya, termasuk untuk lebih mendekat ke Turki dan Qatar seperti dilakukan Hay’ah Tahrir Syam (HTS) di Suriah (sebelum bebas dari rezim Assad).
Jadi dalam hal ini strategi Hamas justru lebih maju. Seperti dikatakan juru bicaranya, Hazem Qassem, upaya ini dilakukan untuk menghilangkan dalih ‘Israel’ yang terus melancarkan serangan.
Selama ini Hamas sudah memenuhi komitmennya dalam menjalankan kesepakatan.Tapi terus dilanggar “Israel”.
“Maka para mediator, negara-negara penjamin, dan AS harus memastikan gencatan senjata dilaksanakan,” kata Qassem.
Ibnu Salman
Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan, dapat memberikan hak jawabnya. Redaksi Suara Muslim akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.