SURABAYA (Suaramuslim.net) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau akrab disapa Pakde Karwo dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Pemprov Jatim pada Kamis (19/4) menekankan bahwa Pemprov Jatim telah bersiap menyambut bonus demografi nasional pada tahun 2030 dan di Jatim pada tahun 2019.
”Kita harus pandai memanfaatkan bonus demografi ini akankah menjadi bonus atau justru bencana? Oleh sebab itu perubahan harus dilakukan agar kita tidak terjebak pada middle income trap,” ungkap Pakde Karwo dilansir dari website resmi DPRD Jatim.
Pakde Karwo menjelaskan adanya tantangan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 di skala nasional, dan khusus Jatim pada tahun 2019, harus disambut dengan sinkronisasi kebijakan dari level nasional hingga daerah.
“Setelah periode tersebut, pertumbuhan populasi usia produktif akan menurun dan mengakibatkan pertumbuhan basis pendapatan per kapita juga akan melambat” kata Soekarwo.
Pakde Karwo menyebutkan dalam menghadapi tantangan bonus demografi ini Pemprov Jatim fokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia/SDM pada RKPD tahun 2019. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan SDM diyakini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan inklusi dan kunci dalam pemerataan kesejahteraan.
“Strategi lepas dari middle income trap ini yaitu dengan pembangunan manusia yang berdaya saing khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,” tukas Pakde Karwo.
Di bidang pendidikan, Pakde Karwo menjelaskan Pemprov Jatim telah melakukan moratorium jumlah SMU dan SMK. Bahkan, saat ini telah diterapkan program dual track strategy untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
Langkah/track yang pertama yakni memperbaiki kualitas pendidikan formal, seperti menambahkan kurikulum di SMA, dengan menyisipkan pendidikan vokasional.
“Kami juga melakukan link and match antara SMK dengan industri dan PT, filial SMK PTN, partnership SMK dengan Luar Negeri, SMK Pengampu, ekstra kurikuler di MA, dan peningkatan sarana prasarana SMK,” urainya.
Track kedua, yakni melalui penerapan pendidikan vokasional ke sektor informal, seperti pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional, sekaligus memperkuat SMK Mini melalui kerja sama dengan Jerman, dan Bosda Madin.
Soekarwo meyakini penerapan program ini bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jatim. Saat jumlah lowongan tenaga kerja yang tersedia di Jatim sebanyak 400 ribu, sedangkan Pemprov Jatim hanya bisa menghasilkan 308 ribu tenaga kerja.
“Kekurangan kebutuhan tenaga kerja ini harus bisa dipenuhi oleh kabupaten dan kota, sehingga lompatan pembangunan atau quantun menuju industri akan berhasil,” harapnya.
Selain di aspek pendidikan, Soekarwo juga menjelaskan pentingnya pembangunan SDM di bidang kesehatan di tahun 2019, dengan memaksimalkan program promotif pereventif khususnya pengurangan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting.
Beberapa langkah yang dilakukan yaitu memantau ibu hamil dan balita di Posyandu/Ponkesdes, akses air bersih dan fasilitas sanitasi khususnya desa rawan kekeringan. Selain itu juga dengan melengkapi sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan, pemahaman kesehatan reproduksi, fertilitas dan KB pada anak sekolah, dan pemenuhan gizi untuk ibu hamil.
“Kebijakan kesehatan promotif preventif sangat bermanfaat untuk mengurangi belanja kesehatan yang kuratif,” pungkas Pakde Karwo.
Reporter: Ahmad Jilul Qur’ani Farid
Editor: Muhammad Nashir
