Risalah

Nilai manfaat dana haji, untuk jamaah atau umat? (Seri-3)

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membuka kembali satu isu mendasar yang selama ini jarang dibahas secara tuntas: “bagaimana mekanisme distribusi nilai manfaat dana haji?” Siapa yang berhak menikmati hasil pengelolaan dana tersebut? Jamaah atau umat secara luas? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi sesungguhnya menentukan arah moral dan politik […]

Nilai manfaat dana haji, untuk jamaah atau umat? (Seri-3) Read More »

Dana haji dan investasi di luar haji (Seri-2)

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kembali menyorot satu isu yang sensitif sekaligus strategis, yaitu: sejauh mana dana haji boleh diinvestasikan di sektor non-haji. Pertanyaan ini bukan hanya soal finansial, tapi juga soal etika publik, amanah keagamaan, dan kepercayaan umat. Sebab dana haji bukan dana investasi biasa; ia adalah

Dana haji dan investasi di luar haji (Seri-2) Read More »

BPKH: Mandiri atau di bawah pemerintah? (Seri-1)

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang memasuki babak krusial. Di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dana umat yang mencapai lebih dari Rp160 triliun, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka: Apakah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebaiknya tetap menjadi lembaga independen, atau justru ditempatkan di bawah pemerintah? Pertanyaan

BPKH: Mandiri atau di bawah pemerintah? (Seri-1) Read More »

Saatnya tata kelola haji Indonesia berkelas dunia: Integritas, digital, dan spiritual

Suaramuslim.net – Salam hangat untuk semua pembaca, terutama untuk jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang baru. Dalam rangka memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif bagi reformasi dan transformasi tata kelola haji yang lebih profesional dan berkeadaban, kami dari Bidang Litbang DPP AMPHURI telah melakukan kajian mendalam dengan judul: “Reformasi Administrasi Publik Bidang Keagamaan: Tinjauan Komparatif

Saatnya tata kelola haji Indonesia berkelas dunia: Integritas, digital, dan spiritual Read More »

Menguak kinerja industri penyelenggara haji dan umrah sebelum UU No. 14 Tahun 2025

Suaramuslim.net – Industri penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (PIHK dan PPIU) merupakan salah satu sektor industri keagamaan yang paling dinamis sekaligus paling sensitif di Indonesia. Setiap tahun, ratusan ribu hingga jutaan jamaah berangkat ke Tanah Suci, bukan hanya sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai manifestasi kepercayaan publik terhadap tata kelola dan pelayanan negara. Sebelum disahkannya

Menguak kinerja industri penyelenggara haji dan umrah sebelum UU No. 14 Tahun 2025 Read More »

Hukum Haji Bagi Narapidana

Hati-hati lho ngajak umrah mandiri, kalau nggak paham bisa nyasar ke bui (Seri-10)

Suaramuslim.net – Saya mulai dengan satu kalimat pendek: “Umrah mandiri itu boleh. Tapi ngajak-ngajak orang untuk umrah mandiri, itu urusan lain. Karena kalau salah langkah, bisa bukan ke Tanah Suci, tapi ke tempat lain yaitu jeruji besi.” Mari saya jelaskan pelan-pelan, dengan gaya orang lapangan tapi juga akademis, supaya tidak ada yang tersinggung sebelum paham.

Hati-hati lho ngajak umrah mandiri, kalau nggak paham bisa nyasar ke bui (Seri-10) Read More »

Bukan takut saingan atau takut kehilangan jamaah umrah, tapi kami takut negara kebablasan (Seri-8)

Suaramuslim.net – Tidak ada yang perlu ditakuti dari perubahan, kecuali satu: ketika perubahan kehilangan arah. Dan itulah yang kami khawatirkan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang melegalkan umrah mandiri. Kami bukan takut bersaing. Kami juga bukan takut rugi, bukan pula takut jamaah akan “lari” ke jalur mandiri. Yang kami takutkan justru jauh lebih

Bukan takut saingan atau takut kehilangan jamaah umrah, tapi kami takut negara kebablasan (Seri-8) Read More »

Ketika DPR menggampangkan ibadah umrah mandiri (Seri-9)

Suaramuslim.net – Kadang, hal paling berbahaya dalam kebijakan publik bukanlah niat buruk, melainkan logika yang keliru. Seperti ketika Ketua Komisi VIII DPR RI berkata dengan tenang di hadapan wartawan: “Umrah mandiri sudah berjalan.”“Belum diputuskan pun sudah berjalan.”“Tidak lewat travel.” Sekilas terdengar logis. Tapi di telinga akademisi kebijakan publik, itu terdengar seperti suara pagar hukum yang

Ketika DPR menggampangkan ibadah umrah mandiri (Seri-9) Read More »

Inilah Tuntunan Doa-doa Tawaf bagi jamaah haji atau umroh

Mengapa umrah tak bisa disamakan dengan wisata? (Seri-6)

Suaramuslim.net – Tidak semua perjalanan keluar negeri itu wisata. Dan tidak semua yang memakai paspor adalah turis. Ada perjalanan yang membawa mata, tapi juga hati, jiwa, dan air mata. Itulah umrah. Jamaah umrah tidak sama dengan wisatawan, apalagi turis. Namun kini, setelah UU No.14 Tahun 2025 disahkan, batas antara umrah dan wisata seolah kabur. Umrah

Mengapa umrah tak bisa disamakan dengan wisata? (Seri-6) Read More »

Mengapa judicial review UU penyelenggaraan haji dan umrah tak bisa dihindari (Seri-5)

Suaramuslim.net – Tidak semua guncangan datang dari tanah Arab. Kadang, justru dari meja sidang Senayan. Begitulah kira-kira rasa yang muncul setelah UU No.14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan. Undang-undang baru ini resmi melegalkan umrah mandiri. Sebuah terobosan yang di atas kertas tampak modern, tetapi di bawahnya menyimpan potensi ketimpangan kebijakan. Guncangan

Mengapa judicial review UU penyelenggaraan haji dan umrah tak bisa dihindari (Seri-5) Read More »