JAKARTA (Suaramuslim.net) – Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, meluruskan berita yang beredar, menurutnya, pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana haji tahun ini, melainkan menunda pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi.

“Ada kesalahpahaman dalam memahami pernyataan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi bahwa yang dimaksud adalah meminta untuk menunda membuat kontrak haji sampai kondisinya jelas,” kata Zainut, melalui keterangan tertulis yang diterima Suraramuslim.net, Kamis (2/4).

Ia melanjutkan, bahwa pemerintah Arab Saudi belum pernah mengumumkan jika pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini tetap berlangsung atau tidak. Penyelenggaraan haji tahun ini dijadwalkan dimulai pada akhir Juli.

Karena itulah, ia mengatakan bahwa Kemenag tetap membuat dua opsi. Opsi pertama, pelaksanaan ibadah haji tahun ini tetap berjalan. Untuk hal ini, Kemenag menurutnya sudah mempersiapkan semua teknis penyelenggaraan baik pelayanan akomodasi, katering, transportasi luar dan dalam negeri dan lainnya.

“Persiapan tersebut sudah berjalan dua bulan lebih bahkan sudah hampir selesai semuanya. Tinggal melakukan pembayarannya,” lanjutnya.

Selanjutnya, opsi kedua jika penyelenggaraan ibadah haji 2020 dibatalkan, pihaknya juga sudah memiliki langkah mitigasinya. Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, menurutnya, dana yang disetorkan saat pelunasan dapat dikembalikan lagi ke jamaah.

“Porsi jamaah untuk berangkat tahun berikutnya tidak hilang,” tambahnya.

Zainut mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan memberikan pelayanan kepada calon jemaah dengan sebaik-baiknya. Karena itu, ia terus mengimbau calon jemaah haji agar bersabar, berdoa dan tetap mengikuti setiap tahapan haji sembari memantau perkembangan di Saudi.

“Apa pun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah haji,” katanya.

Reporter: Teguh Imami
Editor: Muhammad Nashir