Suaramuslim.net – Wacana perubahan mekanisme keberangkatan haji yang mengarah pada pola “siapa cepat dia dapat” menghadirkan perbincangan yang tidak sederhana.
Di satu sisi, gagasan ini tampak menawarkan jalan keluar atas panjangnya antrean. Namun di sisi lain, ia menyentuh dimensi yang jauh lebih dalam dari sekadar efisiensi: rasa keadilan.
Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia (MSDM), keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai pengalaman psikologis yang dirasakan individu.
Keadilan hidup dalam persepsi. Ketika persepsi itu terganggu, maka sistem yang paling rasional sekalipun dapat kehilangan makna di mata mereka yang menjalaninya.
Selama ini, penyelenggaraan haji di Indonesia bertumpu pada mekanisme antrean berbasis waktu pendaftaran. Sistem ini mungkin tidak lepas dari keterbatasan, terutama dalam hal lamanya masa tunggu. Namun ia menyimpan satu kekuatan penting: memberikan kepastian sekaligus rasa keadilan yang relatif dapat diterima oleh masyarakat luas.
Dalam kajian MSDM, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep distributive justice—keadilan dalam distribusi hasil.
Mereka yang telah menunggu bertahun-tahun memandang bahwa kesempatan berangkat adalah hak yang akan datang sesuai urutan. Harapan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari konsistensi sistem yang dijalankan selama ini.
Pergeseran persepsi keadilan
Perubahan menuju mekanisme yang berbasis kecepatan dan kemampuan menggeser logika tersebut. Kesempatan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh waktu menunggu, tetapi oleh faktor lain yang tidak selalu berada dalam posisi yang setara bagi setiap individu. Di titik ini, persepsi keadilan distribusi mulai mengalami pergeseran.
Selain itu, perubahan ini juga menyentuh aspek procedural justice—keadilan dalam proses. Sistem yang selama ini diterima memiliki prosedur yang jelas dan dapat diprediksi. Setiap orang memahami posisinya dalam antrean, dan dapat memperkirakan kapan gilirannya tiba. Kepastian ini menjadi bagian dari rasa aman psikologis.
Sebaliknya, mekanisme berbasis kompetisi memperkenalkan ketidakpastian baru. Kecepatan akses, kesiapan teknologi, hingga kondisi sosial-ekonomi menjadi faktor yang ikut menentukan.
Proses yang sebelumnya stabil berubah menjadi lebih dinamis dan tidak sepenuhnya setara. Dalam situasi seperti ini, persepsi terhadap keadilan prosedural menjadi lebih rentan.
Namun yang lebih mendasar dari itu semua adalah apa yang dalam MSDM dikenal sebagai psychological contract. Ini merupakan kesepakatan tidak tertulis antara individu dan institusi yang dibangun atas dasar kepercayaan. Ia tidak tertulis dalam regulasi, tetapi hidup dalam keyakinan dan harapan.
Dalam konteks penyelenggaraan haji, kontrak psikologis tersebut terbentuk melalui proses panjang: mendaftar, menunggu, dan mempercayai bahwa sistem akan berjalan sesuai prinsip yang telah ditetapkan.
Kesabaran dalam menunggu bukan sekadar konsekuensi, tetapi bagian dari penerimaan terhadap sistem yang dianggap adil.
Ketika mekanisme berubah secara signifikan tanpa menjaga kesinambungan harapan tersebut, maka yang terjadi bukan sekadar penyesuaian kebijakan. Ia berpotensi menjadi gangguan terhadap kontrak psikologis yang telah lama terbangun.
Dalam dunia organisasi, kondisi seperti ini seringkali berujung pada menurunnya kepercayaan dan melemahnya komitmen.
Dalam skala yang lebih luas, pengelolaan haji dapat dipandang sebagai bentuk pelayanan publik yang sangat sensitif. Ia tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi elemen yang tidak dapat digantikan oleh sekadar efisiensi sistem.
Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip yang mendasari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah.
Haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang sarat dengan nilai kesabaran, kesiapan, dan keteraturan. Akses terhadap ibadah tersebut idealnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Konsep istitha’ah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan finansial, tetapi juga kesiapan yang lebih menyeluruh, termasuk dalam konteks sistem yang adil dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi orang lain.
Ketika akses terhadap ibadah dipersepsikan tidak adil, maka yang terpengaruh bukan hanya sistem, tetapi juga makna spiritual yang menyertainya.
Dalam pengertian yang lebih utuh, istitha’ah mencakup kemampuan fisik, keamanan, kesiapan sosial, serta ketenangan batin dalam menjalankan ibadah.
Karena itu, menyederhanakan istitha’ah menjadi sekadar kemampuan membayar berisiko menggeser makna ibadah dari kesiapan menyeluruh menjadi sekadar kapasitas ekonomi. Di titik ini, dimensi keadilan menjadi semakin penting untuk dijaga.
Keseimbangan antara efisensi dan keadilan dalam pengelolaan haji
Dalam tradisi sufistik, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keteraturan lahiriah, tetapi juga sebagai keseimbangan batin.
Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kejernihan jiwa tidak akan tercapai ketika seseorang masih merasakan adanya ketidakadilan dalam dirinya, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia.
Dalam kerangka ini, keadilan bukan sekadar aturan, tetapi bagian dari proses penyucian jiwa.
Ketika rasa keadilan itu terganggu, maka yang tercederai bukan hanya sistem sosial, tetapi juga keseimbangan batin individu. Di titik inilah, persoalan pengelolaan haji tidak lagi sekadar administratif, melainkan menyentuh dimensi spiritual yang lebih dalam.
Pada akhirnya, setiap upaya perbaikan dalam penyelenggaraan haji tentu memiliki tujuan yang baik. Namun dalam merancang perubahan, terdapat satu hal yang perlu dijaga: keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.
Efisiensi dapat mempercepat proses, tetapi keadilanlah yang menjaga kepercayaan.
Antrean mungkin menguji kesabaran. Namun keadilan menjaga martabat. Dalam pelayanan ibadah, menjaga rasa adil bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral yang melekat pada sistem itu sendiri.
Heri Cahyo Bagus Setiawan
Dosen Pengajar MSDM di FEB Universitas Negeri Surabaya
Opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan, dapat memberikan hak jawabnya. Redaksi Suara Muslim akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.