Rizal Ramli Sebut Jokowi Gagal Tunaikan Janji Kedaulatan Pangan

Rizal Ramli Sebut Jokowi Gagal Tunaikan Janji Kedaulatan Pangan

Rizal Ramli Sebut Jokowi Gagal Tunaikan Janji Kedaulatan Pangan
Rizal Ramli (Foto: SMNET/Ali Hasibuan)

JAKARTA (Suaramuslim.net) – Mantan Menteri Kordinator Kemaritiman Dr Rizal Ramli mengkritik pemaparan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam acara debat putaran kedua yang digelar pada Ahad (17/02) malam di The Sultan Hotel, Jakarta Selatan.

Rizal Ramli menyebut Jokowi selama ini gagal dalam memenuhi janji kampanyenya untuk menjaga kedaulatan pangan.

“Secara umum Jokowi sibuk mempertahankan dan mengampanyekan hal-hal yang telah dikerjakannya. Hanya saja, selama 4 tahun terakhir janji kampanye tentang kedaulatan pangan semakin jauh dari jangkauan. Semakin sulit untuk tercapai,” katanya dalam keterang tertulis, Ahad (17/02).

“Dengan kinerja seperti itu, nyaris tidak mungkin mencapai cita-cita kedaulatan pangan. Apalagi fokus terbesar hanya soal stabilitas harga,” tambahnya.

Hal ini menurut Rizal Ramli akan berdampak pada kebijakan Jokowi yang tetap mempertahankan kebijakan impor jika terpilih kembali sebagai presiden.

“Kebijakan impor akan tetap menjadi strategi penting dari pemerintahan Jokowi yang akan datang. Tidak ada pergeseran strategi yang penting, kecuali mengulang praktek-praktek lama yang gagal,” ucapnya.

Terlebih lagi menurut Ramli, kebijakan impor tersebut telah ditunggangi oleh para kartel pemburu rente.

“Jokowi sama sekali mengabaikan pemburu rente tersebut dalam merusak kedaulatan pangan Indonesia,” katanya.

Selain itu, menurut Rizal penggabungan dua kementerian sebelumnya yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang di era Jokowi menjadi satu adalah penyebab timbulnya berbagai kejahatan.

“Berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Jokowi,” katanya.

“Bukti yang paling kasat mata adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport sebesar Rp185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah. Belum lagi berbagai potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan. Lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang,” pungkasnya.

Reporter: Ali Hasibuan
Editor: Muhammad Nashir

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
Share on Telegram

Leave a comment