Insight Archives -

Majelis Taklim Ash-Shofaa gandeng KIBLAT Griya Al-Qur’an hadirkan kajian inspiratif bersama Ustadz M. Aftoni Adytama Zahro

Dakwah itu mendatangi, bukan menunggu diundang

Leave a Comment / Kalam Kayyis, Motivasi, Program On Air

Suaramuslim.net – Ada dua ayat yang menarik untuk dicermati dan digali spiritual dan motivasinya yaitu firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk

Dakwah itu mendatangi, bukan menunggu diundang Read More »

BRIN di tangan cendekiawan: Harapan baru dari seorang Arif Satria

Aset pemda dikuasai pribadi, alarm bagi transparansi publik

Bangga produk sendiri

Leave a Comment / Ekonomi Islam, Program On Air

Suaramuslim.net – Materi hari ini, bukanlah mengenai masalah sosial kebangsaan, namun berkaitan dengan maraknya produk-produk asing yang menyerbu di Indonesia, dengan harga yang terjangkau. Produk asing, terutama dari China, semakin membanjiri pasar domestik Indonesia. Hal ini juga mengingat “cinta tanah air sebagian dari bentuk iman” atau hubbul wathon minal iman, yang bukan sebuah hadis, melainkan

Bangga produk sendiri Read More »

Dana haji dan investasi di luar haji (Seri-2)

Leave a Comment / Ekonomi Islam, Haji Umrah, Jurnal Warga

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji kembali menyorot satu isu yang sensitif sekaligus strategis, yaitu: sejauh mana dana haji boleh diinvestasikan di sektor non-haji. Pertanyaan ini bukan hanya soal finansial, tapi juga soal etika publik, amanah keagamaan, dan kepercayaan umat. Sebab dana haji bukan dana investasi biasa; ia adalah

Dana haji dan investasi di luar haji (Seri-2) Read More »

BPKH: Mandiri atau di bawah pemerintah? (Seri-1)

Leave a Comment / Ekonomi Islam, Haji Umrah, Jurnal Warga

Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang memasuki babak krusial. Di tengah sorotan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi dana umat yang mencapai lebih dari Rp160 triliun, satu pertanyaan mendasar kembali mengemuka: Apakah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebaiknya tetap menjadi lembaga independen, atau justru ditempatkan di bawah pemerintah? Pertanyaan

BPKH: Mandiri atau di bawah pemerintah? (Seri-1) Read More »